Sebaliknya apabila pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka kelebihan tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak selanjutnya. Dalam tata cara ini, jumlah yang dibayarkan PKP bisa berubah sesuai pajak masukan yang dibayar. Seperti yang telah disebutkan, PKP harus mengkreditkan pajak masukan dan pajak keluaran dalam satu masa pajak Jikapajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, dapat direstitusi atau ditarik kembali. Karena itu, IM3 melakukan restitusi sebesar Rp 65,7 miliar. 750 penanam modal asing (PMA) terindikasi tidak membayar pajak dengan cara melaporkan rugi selama lima tahun terakhir secara berturut-turut. Hal serupa juga dilakukan pada 2002, Dalam kasus Apabiladalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan pajak yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak. (4) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan dengan pajak terhutang dalam Pajakyang dipungut oleh PKP dikenal dengan istilah pajak keluaran. Pajak keluaran diakui sebagai liabilitas (kewajiban) dalam laporan posisi keuangan. Sebaliknya, saldo PPN Masukan yang lebih besar daripada PPN Keluaran menimbulkan PPN lebih bayar. Jurnal di atas menunjukkan timbulnya PPN kurang bayar yang harus disetorkan ke kas negara Berkewajibanuntuk menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dikreditkan. Sebagai catatan, kewajiban-kewajiban pajak tersebut bisa menjadi pengecualian bagi Pengusaha Kena Pajak yang masuk kategori Pengusaha Kecil dimana pengusaha yang memiliki omzet atau pendapatan arti tanda merah di motor vario 125. PPN Masukan dan Keluaran serta Contoh Perhitungan PPN Masukan dan Keluaran adalah komponen dalam perhitungan PPN Terutang dalam mengelola Faktur Pajak. Temukan contoh perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran di sini. Perhitungan Pajak Masukan dan Keluaran ini untuk mengetahui PPN terutang yang harus disetorkan ke kas negara. Mekari Klikpajak akan mengulasnya untuk memudahkan Anda memahami perhitungannya. Mekari Klikpajak adalah penyedia jasa aplikasi pajak online mitra DJP resmi, yang berkomitmen membantu dunia usaha mencapai Powering Business Growth setiap perusahaan. Klikpajak hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda dalam mengembangkan bisnis melalui penyediaan support system perpajakan elektronik terintegrasi dengan akuntansi online serta didukung sistem Application Programming Interface API, seperti e-Faktur API dan e-Bupot API yang membuat pengelolaan pajak bisnis makin praktis. Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang! Pengertian VAT in PPN Masukan dan Keluaran VAT out PPN Masukan atau VAT in adalah pajak yang dikenakan pada saat Pengusaha Kena Pajak PKP membeli barang dan/atau jasa kena pajak. Sedangkan PPN Keluaran atau VAT Out adalah pajak yang dikenakan ketika PKP menjual barang dan/atau jasa kena pajak. Antara pajak masukan dan pajak keluaran ini nantinya dilakukan rekonsiliasi PPN untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai PPN terutangnya. Cara mengetahui berapa besar PPN terutang yakni mengurangkan PPN Masukan dengan Keluaran. Apabila hasilnya PPN Masukan lebih besar dibanding pajak keluaran, maka PKP memiliki Kredit pajak dan mengkreditkannya ke masa pajak berikutnya atau dilakukan restitusi PPN. Namun jika hasilnya PPN Keluaran lebih besar dibanding pajak masukan, maka PKP wajib menyetorkan PPN Terutang tersebut ke kas negara. Apakah PPN Masukan Masa Pajak tidak sama bisa dikreditkan? Merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/ pajak masukan yang belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama tetap dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya. Pajak Masukan beda masa pajak tersebut dapat dilakukan pengkreditan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat e-Faktur dibuat. Pengkreditan PPN Masukan beda masa pajak ini harus dilakukan melalui pembetulan SPT Masa PPN. Contoh kasus PT AAA adalah PKP di sektor usaha tekstil, pada tanggal 9 Juli 2023 melakukan transaksi pembelian bahan baku tekstil BKP dari PT BBB yang juga PKP. Atas transaksi tersebut, PT BBB menerbitkan eFaktur pada saat transaksi tersebut dilakukan. Namun eFaktur tersebut baru diterima PT AAA pada 16 November 2023. Sementara itu PT AAA telah menyampaikan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Juli, Agustus, dan September 2023. Tapi PT AAA belum menyampaikan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Oktober 2022 dan ia belum membebankan sebagai biaya serta tidak menambahkan Pajak Masukan tersebut ke dalam harga perolehan barang kena pajak. Maka, eFaktur tertanggal 9 Juli 2023 tersebut dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran oleh PT AAA melalui pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Juli, Agustus, atau September 2023. Pengkreditan Pajak Masukan tersebut juga dapat dilakukan melalui penyampaian SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Oktober 2023. Baca Juga Cara Simpan dan Upload Faktur Keluaran di e-Faktur Contoh Faktur Pajak Masukan atau PPN Masukan VAT in A. Karakteristik Pajak Masukan dan Keluaran Karakteristik yang dapat dilihat dari Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yakni pengkreditan pajak dilakukan dalam masa pajak yang sama. Jika Pajak Masukan lebih besar dibanding Pajak Keluaran, maka dapat melakukan pengkreditan Pajak Masukan atau dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Sebaliknya, apabila Pajak Keluaran lebih lebih besar dibanding Pajak Masukan, maka pajak terutangnya wajib bayarkan ke kas negara. Karakteristik Pajak keluaran dapat diperhatikan dari pengenaan PPN ini pada objek kena pajak yang diawali dengan penetapan tarif barang terlebih dahulu, setelah itu dipungut pajaknya atau dipotong Pajak Pertambahan Nilai PPN oleh PKP penjual. Pemungutan barang/jasa kena pajak berupa Faktur Pajak Keluaran tersebut dapat dikreditkan dalam kurun waktu 3 bulan setelah masa pajak berakhir. Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan Tidak semua PPN Masukan dapat dikreditkan atau dikompensasikan untuk masa pajak berikutnya. Berikut transaksi yang membuat pajak masukan yang diperoleh wajib pajak tidak dapat dikreditkan berdasarkan Pasal 9 ayat 8 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Perolehan barang dan jasa sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP Perolehan barang dan jasa yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor, meliputi sedan dan station wagon kecuali barang dagangan atau disewakan Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar wilayah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP Perolehan barang dan jasa yang faktur pajaknya tidak memenuhi syarat atau kriteria. Contoh, tidak mencantumkan identitas secara lengkap seperti nama, alamat, dan NPWP pembeli barang dan jasa Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar wilayah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi syarat atau kriteria yang telah diatur DJP mengenai penetapan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak Perolehan barang dan jasa yang pajak masukannya ditagih melalui penerbitan ketetapan pajak Perolehan barang dan jasa yang pajak masukannya tidak dilaporkan pada SPT Masa PPN yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan Perolehan BKP selain barang modal dan/atau JKP sebelum PKP berproduksi. Baca Juga Alur Pembuatan e-Faktur dari Bayar hingga Pelaporan PPN B. Pencatatan Transaksi VAT in dan VAT out Pencatatan transaksi Pajak Masukan maupun Pajak Keluaran dilakukan dalam Faktur Pajak elektronik melalui aplikasi e-Faktur Pajak. Setidaknya, Faktur Pajak Masukan maupun Faktur Pajak Keluaran yang dibuat harus mencantumkan detail Nomor Seri Faktur Pajak NSFP yang dikeluarkan oleh DJP dan informasi nama serta jumlah atau nilai barang yang ditransaksikan maupun NPWP atau identitas PKP. Transaksi dalam Faktur Pajak harus dilaporkan setiap masa pajak dengan menyampaikan SPT Masa PPN melalui aplikasi e-Faktur. Contoh Jurnal untuk PPN dalam Pengelolaan Pajak Masukan dan VAT Out PKP A pada tahun 2023, PPN terdapat selisih antara data yang ada di sistem dengan data pada dokumen hardcopy. Misalnya, selisih data PPN tersebut yakni pada sistem, sedangkan berdasarkan dokumen hardcopy sebesar Maka ada selisih Kemudian jurnal untuk mencatat PPN dalam akuntansi pajak sebagai berikut A. Mencatat PPN atas Pembelian Pajak Masukan Pembelian = xxx PPN Masukan / VAT in = xxx Utang dagang = xxx B. Mencatat PPN atas Penjualan Pajak Keluaran Kas/piutang = xxx Penjualan = xxx PPN Keluaran / VAT out = xxx C. Penyesuaian Perhitungan PPN atau VAT in dan VAT out PPN out = xxx PPN in = xxx Hitung PPN Terutang kurang bayar = xxx —> apabila PPN masukan lebih kecil dari pengeluaran Karena data pada komputer utang PPN sedangkan yang tercatat pada hardcopy maka otomatis yang dilaporkan ke utang pajak adalah D. Penyesuaian di Sistem Utang pajak = PPN out = Baca Juga Perbedaan Faktur Pajak Masukan dan Keluaran C. PPN Masukan dan Keluaran dalam Laporan Keuangan Faktur Pajak dikelola dari invoice yang dibuat saat adanya transaksi jual beli barang maupun jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Untuk itulah pengelolaan PPN masukan dan keluaran dalam laporan keuangan selalu diperlukan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam akuntansi perpajakan bagi PKP. Sebelum melaporkan dan menyetorkan PPN, PKP harus melakukan rekonsiliasi pajak, yakni menghitung pajak masukan dan pajak keluaran yang ada di dalam laporan keluaran dengan yang ada di database eFaktur. Sehingga laporan keuangan atau akuntansi merupakan bagian dari cara mengelola PPN Masukan dan Keluaran bagi setiap PKP. Begini langkah-langkah rekonsiliasi pajak masukan dan pajak keluaran Cara rekonsiliasi pajak keluaran Cara rekonsiliasi pajak masukan Contoh Faktur Pajak Keluaran atau PPN Keluaran VAT out Seperti dijelaskan di atas bahwa pajak masukan dan pajak keluaran merupakan dua hal yang berbeda namun satu kesatuan dalam transaksi barang maupun jasa kena pajak yang harus dikelola dalam bentuk Faktur Pajak. Jika demikian, bagaimana detail perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran? Apakah keduanya memiliki perhitungan yang berbeda? Apakah akan berpengaruh pada transaksi yang dilakukan oleh PKP? Apa variabel yang perlu dimasukkan ke dalam masing-masing perhitungan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak penjelasan pengertian cara menghitung pajak masukan dan keluaran di bawah ini. A. Cara Menghitung PPN Keluaran Ketentuan tarif untuk sistem pajak ini juga serupa dengan Pajak Masukan, yakni sebesar 11%. Hal ini mengingat jenis barang atau jasa yang menjadi objek kedua pajak ini memang sama. Berikut ini adalah contoh cara menghitung PPN Keluaran atau pajak keluaran. Penghitungan PPN ini dihitung dan menjadi tanggung jawab dari PKP dengan status penjual. 1 Contoh Penghitungan Pajak Keluaran Pak Kelik merupakan pengusaha berstatus PKP di bidang usaha penjualan layar monitor. Ia menjual layar monitor sebanyak 50 unit pada September 2022, dengan harga satuan kurang lebih Lalu berapa besar Pajak Pertambahan Nilai Keluaran yang harus ditanggung Pak Kelik dalam Transaksi tersebut? Jawab = Harga satuan layar monitor = Jumlah layar monitor terjual 50 unit = Total penjualannya 50 x = Besar PPN yang ditetapkan oleh pemerintah berlaku mulai 1 April 2022 adalah 11% dari jumlah transaksi. Maka besar PPN Keluaran yang harus ditanggung Pak Kelik adalah 11% x = Dengan demikian, besar PPN Keluaran yang menjadi tanggung jawab Pak Kelik adalah atas penjualan yang dilakukan terkait layar monitor tersebut. 2 Contoh Penghitungan Pajak Keluaran Berikut adalah contoh kasus serta penghitungan Pajak Keluaran yang berkaitan dengan PPN. PT FGH merupakan perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai PKP pada bulan April 2017. Pada 5 Mei 2022, PT FGH menjual Barang Kena Pajak secara tunai dengan nilai Tarif PPN adalah sebesar 11%. Pajak Keluaran= 11% x = Nominal Rp30,000 merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh PT FGH pada akhir Mei 2022. Kemudian, pada 9 Mei 2022, PT FGH melakukan pembelian barang dari PT XYZ PKP sebagai persediaan dagangan. Harga beli barang adalah sebesar Rp500,000,00 dengan tarif PPN sebesar 11%. Pajak Masukan= 11% x Pajak Masukan= Nominal merupakan Pajak Masukan yang dibayar oleh PT FGH. Berdasarkan contoh diatas, besarnya selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PT FGH adalah Nominal PPN Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan. Selisih ini dapat dijadikan sebagai kompensasi PT FGH pada masa pembayaran pajak selanjutnya. Baca juga Cara Upload Pajak Masukan di eFaktur bagi Eksportir-Importir B. Cara Menghitung PPN Masukan Dalam rangka mengetahui jumlah PPN kurang bayar atau lebih bayar yang dilakukan PKP, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami pengertian dan mencari selisih antara pajak PPN Masukan dan Keluaran. Harus dilihat mana yang lebih besar, serta berapa nominal selisihnya. Baru kemudian nilai kurang bayar atau lebih bayar akan dapat diketahui dan ditindaklanjuti. 1 Contoh cara menghitung PPN Masukan PPN Kurang Bayar Pak Jak merupakan PKP yang telah melakukan beberapa transaksi terhitung bulan September hingga November 2023. Rincian transaksi yang dilakukan, terkait PPN yang menjadi kewajibannya adalah sebagai berikut 1. September 2023, atas penyerahan Barang Kena Pajak, PPN Keluaran dari Pak Jak adalah sedangkan PPN Masukannya sebesar Maka pada bulan Maret, Pak Jak memiliki selisih sebesar Selisih tersebut merupakan PPN kurang bayar, karena nilai PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan. 2. Pada Oktober 2023, PPN Keluaran yang tercatat adalah sebesar sedangkan PPN masukannya sebesar Maka periode Oktober, Pak Jak memiliki selisih sebesar yang berstatus sebagai lebih bayar karena nilai PPN Keluaran lebih kecil dari PPN Masukan. 3. Periode November 2023, PPN Keluaran adalah sebesar sedangkan PPN Masukan yang tercatat adalah sebesar Selisih PPN yang dimiliki Pak Jak adalah sebesar dengan status kurang bayar karena PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan. Total PPN kurang bayar yang dimiliki Pak Jak adalah sebesar + = Total PPN lebih bayar adalah sehingga PPN yang menjadi tanggungan Pak Jak adalah – = Nilai ini akan menjadi PPN Masa Bulan Mei yang dimiliki Pak Jak dan harus dilunasi dalam periode waktu yang telah ditentukan. 2 Contoh cara menghitung PPN Masukan PPN Lebih Bayar dan bisa digunakan untuk pengkreditan pajak masukan Selengkapnya untuk mengetahui detail contoh perhitungan pajak masukana dan keluaran nihil hingga lebih bayar yang dapat digunakan untuk mengkreditkan PPN Masukan, baca di bawah ini Contoh Cara Menghitung PPN Kurang Bayar, PPN Lebih Bayar dan PPN Nihil di sini. Baca Juga Fitur Klikpajak Multi User & Multi Company Cara Efektif Kelola Pajak Bisnis, Gratis! Cara Mudah Kelola VAT in dan Keluaran VAT out Ilustrasi di atas diharapkan dapat memberikan gambaran sederhana mengenai pengertian hingga perhitungan pajak PPN Masukan dan PPN Keluaran untuk Anda yang berstatus PKP. Agar lebih mudah melakukan pengelolaan PPN Masukan dan Keluaran, mulai dari menghitung Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, Anda bisa gunakan e-Faktur Klikpajak. Berikut beberapa tutorial kelola eFaktur Cara Pelaporan SPT Masa PPN Terbaru di e-Faktur Klikpajak Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur Itulah penjelasan tentang apa itu PPN Masukan dan keluaran dalam akuntansi serta cara mengelolanya. Semoga dapat membantu Anda! Untuk menemukan PPN terutang yang harus Anda setorkan ke kas negara, sebelumnya harus melalui proses pengurangan antara PPN keluaran dan masukan yang dapat dikreditkan. Berikut ini contoh perhitungan PPN masukan dan keluaran dan cara membuatnya di OnlinePajak. Pengertian PPN Masukan dan Keluaran PPN masukan dan keluaran merupakan dua istilah yang dikenal dalam jenis pajak PPN. Fungsinya untuk menghitung seberapa besar PPN yang perlu wajib pajak setorkan ke pemerintah. PPN masukan merupakan pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak PKP melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak BKP dan/atau Jasa Kena Pajak JKP. Sedangkan PPN keluaran merupakan pajak yang dikenakan saat PKP melakukan penjualan terhadap BKP/JKP. Secara sederhana penghitungan PPN masukan dan keluaran itu ketika PKP mengkreditkan/mengurangkan pajak masukan dalam satu masa pajak dengan PPN keluaran dalam masa pajak yang sama. Jika dalam suatu masa pajak PPN keluaran ternyata lebih besar, maka kelebihan pajak keluaran tersebut harus disetorkan kepada negara. Namun, jika yang kelebihan adalah PPN masukannya, maka PKP bisa mendapatkan kompensasi di masa pajak selanjutnya atau PKP bisa mengajukan restitusi pajak. Contoh Penghitungan PPN Keluaran Pengusaha yang sudah PKP menjual laptop sebanyak 20 unit dengan harga satuannya sebesar Tentukan besar PPN keluarannya! Harga 1 laptop PKP menjual sebanyak 20 unit = 20 x = Maka PPN-nya x 11% tarif PPN = Jadi, PPN sebesar merupakan PPN Keluaran PKP yang menyerahkan atau menjual BKP dalam bentuk laptop tersebut. Baca Juga Langkah-Langkah Membuat Draft Faktur Pajak di OnlinePajak, Simak Selengkapnya! Contoh Penghitungan/Pengkreditan PPN Masukan Untuk menemukan PPN terutang yang harus Anda setorkan ke kas negara, sebelumnya Anda harus melakukan pengurangan antara PPN keluaran dan masukan yang dapat dikreditkan. Hasil dari pengurangan tersebutlah yang harus disetorkan oleh PKP ke kas negara. Meski pajak masukan ini dapat dikreditkan, namun ada batasan waktu pajak masukan bisa dikreditkan. Pajak masukan dapat dikreditkan dengan PPN keluaran pada masa pajak yang sama. Dapat pula dikreditkan pada masa pajak berikutnya, namun selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Agar Anda bisa lebih memahami mekanisme pengkreditan pajak masukan, mari simak contohnya sebagai berikut Pengusaha yang sudah PKP dalam masa pajak Februari 2020 memiliki komposisi PPN sebagai berikut ini Atas penyerahan BKP, PPN keluaran PKP tersebut sebesar Sedangkan pajak masukannya sebesar Maka PPN keluaran – pajak masukan = – = PPN kurang bayar. – Pada masa pajak Maret 2020 PPN keluaran PKP tersebut sebesar Sedangkan pajak masukannya sebesar Maka, PPN keluaran – pajak masukan = – kelebihan PPN – Pada masa pajak April 2020 PPN keluaran PKP tersebut sebesar Sedangkan pajak masukannya sebesar Maka, PPN keuaran – pajak masukan = PPN kurang bayar PPN kurang bayar sebesar Kelebihan bayar pada bulan Jadi PPN masa April Rp0 atau nihil. Baik PPN keluaran dan masukan yang dilakukan oleh PKP ini wajib dituangkan dalam faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP atas penyerahan BKP/JKP. Cara Membuat Draft Faktur Pajak di OnlinePajak A. Faktur Pajak Masukan / Pembelian Login ke OnlinePajak dan klik tombol Mulai pada kolom eFaktur; Klik tombol Tambah kemudian Pilih menu Rekam Faktur Pajak Pembelian. Pada tab Commercial Invoice lengkapi data Nama penjual, Nomor Faktur, Tanggal Faktur, Jatuh Tempo, Jumlah sudah lengkap dan sesuai. Pada tab PPN, silahkan memasukan Nomor Seri Faktur Pajak NSFP , kemudian pada kolom PPN tersebut dapat Anda ubah sesuai dengan nilai yang tertera dengan lawan transaksi Anda. Sesuaikan juga Jenis dokumen tersebut, apakah Faktur Pajak Normal atau Faktur Pajak Pengganti. Kemudian Simpan dan Approve Draf. Untuk melihat Faktur Masukan tersebut, pilih menu Transaksi Pembelian. Baca Juga Integrasikan Sistem Internal dengan e-Faktur OnlinePajak, Ini Keunggulannya untuk Bisnis Anda B. Faktur Pajak Keluaran / Penjualan Cara membuat faktur pajak keluaran di OnlinePajak juga sangat mudah. Berikut langkah-langkahnya Klik tombol Tambah kemudian pilih Buat Faktur Pajak; Lengkapi data Faktur Penjualan, pada bagian Tab Commercial Invoice klik kolom Pembeli dan lengkapi dengan data pembeli Anda, jika Pembeli tersebut adalah Pihak Luar Negeri maka ceklist, Pada Tab PPN pilih dan lengkapi data yang diperlukan, seperti Jenis Dokumen, untuk Nomor Seri Faktur Pajak sudah terisi secara otomatis. Jika data yang Anda lengkapi sudah sesuai lalu klik Simpan dan Approve, Anda akan melihat Faktur Keluaran yang telah Anda buat beserta Commercial Invoice, Selanjutnya, Anda dapat melihat Faktur Pajak tersebut pada halaman SPT Masa PPN. Pelajari lebih lanjut terkait solusi e-Faktur OnlinePajak atau hubungi sales untuk mendapatkan demo gratis! KAMUS PAJAK Nora Galuh Candra Asmarani Rabu, 12 Agustus 2020 1401 WIB PAJAK pertambahan nilai PPN pada prinsipnya merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dibebankan kepada konseumen akhir. Sebagai pajak konsumsi yang menyasar konsumen akhir, PPN tidak dimaksudkan untuk dibebankan kepada pengusaha kena pajak PKP yang melakukan penyerahan. Guna memastikan beban PPN tidak ditanggung oleh PKP, PKP diberikan hak untuk mengkreditkan pajak masukan. Mekanisme tersebut membuat PKP dapat memperhitungkan pajak masukan yang telah ia bayar dengan pajak keluaran yang telah ia pungut. Simak Kamus “Apa Itu Pajak Masukan?” Apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan maka kelebihan pajak keluaran tersebut harus disetorkan kepada kas negara. Sebaliknya, apabila pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran maka kelebihan pajak masukan tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dimintakan restitusi. Lantas, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan pajak keluaran? Definisi MERUJUK IBFD International tax Glossary 2015 output tax/ouput value add tax VAT atau pajak keluaran adalah PPN yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak oleh pengusaha atas penyerahan barang atau jasa untuk pihak ketiga. Sementara itu, Kath Nithingale 2002 mendefinisikan pajak keluaran sebagai PPN yang harus dikenakan atas penyerahan barang atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Umumnya, pajak keluaran dihitung dengan menerapkan tarif PPN pada harga jual yang belum termasuk pajak. Berdasarkan Pasal 1 angka 25 UU PPN, pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak BKP atau jasa kena pajak JKP, eskpor BKP berwujud/tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP. Secara sederhana pula, pajak keluaran dapat diartikan sebagai PPN yang dipungut oleh PKP atas penyerahan BKP/JKP kepada pembeli atau konsumen. Selanjutnya, sebagai bukti pemungutan PPN maka PKP diharuskan untuk menerbitkan faktur pajak. Simak Kamus “Apa itu Faktur Pajak?” Dalam faktur pajak tersebut tertera besaran PPN yang harus dibayar oleh pihak pembeli kepada PKP penjual. PPN yang tercantum dalam faktur pajak itulah yang menjadi pajak keluaran bagi PKP yang melakukan penyerahan barang atau jasa. Pada prinsipnya, faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan atau saat penerimaan pembayaran. Namun, dalam hal tertentu PKP dimungkinkan untuk membuat faktur pajak di saat lain. Simak pula Kelas Pajak “Tata Cara Penggunaan Kode dan Nomer Seri faktur Pajak” Penjelasan lebih lanjut terkait dengan faktur pajak dapat disimak dalam PMK 151/2013, Perdirjen Pajak Perdirjen Pajak - 17/PJ/2014 dan Perdirjen Pajak - 04/PJ/2020. Adapun jumlah pajak keluaran nantinya diperhitungkan dengan pajak masukan untuk menghitung jumlah pajak yang harus disetor. Selanjutnya, baik jumlah pajak keluaran maupun pajak masukan juga harus dituangkan dalam Surat Pemberitahuan SPT Masa PPN. Simpulan BERDASARKAN pemaparan yang dijabarkan dapat disimpulkan definisi dari pajak keluaran adalah pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan penjualan BKP atau pemanfaatan JKP. Hal ini berarti pajak keluaran berlaku ketika PKP berada pada posisi sebagai penjual. Bsi Cek berita dan artikel yang lain di Google News. Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. Dear All mohon pencerahannyaJika Tiap bulan pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, ga ada masalah kan ya?makasih Dear All mohon pencerahannyaJika Tiap bulan pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, ga ada masalah kan ya?makasih Originaly posted by pikachuJika Tiap bulan pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, ga ada masalah kan ya?Ga ada masalah. Normal penting pengkreditannya sesuai dengan aturan. Originaly posted by pikachuJika Tiap bulan pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, ga ada masalah kan ya?Ga ada masalah. Normal penting pengkreditannya sesuai dengan aturan. maksudnya sesuai dengan aturan??mohon bimbingannya maksudnya sesuai dengan aturan??mohon bimbingannya Originaly posted by pikachumaksudnya sesuai dengan aturan??Sejumlah aturan pengkreditan PM diatur di Pasal 9 ayat 8 UU PPN, dan di pasal 16B. Originaly posted by pikachumaksudnya sesuai dengan aturan??Sejumlah aturan pengkreditan PM diatur di Pasal 9 ayat 8 UU PPN, dan di pasal 16B. Originaly posted by pikachuJika Tiap bulan pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, ga ada masalah kan ya?waspada, jika setiap bulan kompensasi hingga beberapa tahun, tentu akan menimbulkan pemeriksaan, jika yakin sudah benar maka tidak akan masalah Originaly posted by pikachuJika Tiap bulan pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, ga ada masalah kan ya?waspada, jika setiap bulan kompensasi hingga beberapa tahun, tentu akan menimbulkan pemeriksaan, jika yakin sudah benar maka tidak akan masalahViewing 1 - 11 of 11 replies Dalam pembayaran dan pelaporan pajak pertambahan nilai atau PPN, terkadang pengusaha kena pajak PKP lebih banyak membayar dibandingkan memungutnya. Inilah yang akhirnya disebut PPN lebih bayar. Ini memungkinkan untuk terjadi jika PKP lebih banyak mengeluarkan biaya untuk promosi untuk memasarkan produk. Dalam kegiatan tersebut, PKP tersebut pastinya dipungut PPN ketika memanfaatkan Jasa Kena Pajak JKP dan Barang Kena Pajak BKP. Nah, dalam pemanfaatan JKP/BKP ini, PKP kemudian mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran dan akan ditemukan PPN lebih bayar. Sebagai informasi, pajak masukan merupakan pungutan yang dikenakan pada PKP ketika membeli atau memanfaatakan BKP/JKP. Sementara, pajak keluaran merupakan pajak terutang yang wajib dipungut PKP saat menyerahkan BKP, JKP, ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud, serta ekspor JKP. Selain kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan besarnya pajak masukan, PPN lebih bayar juga bisa terjadi apabila PKP ternyata melakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Cara Mengatasi PPN Lebih Bayar Atas terjadinya kelebihan pembayaran PPN, ada dua langkah yang bisa dilakukan oleh PKP, yakni mengkompensasikannya ke masa pajak berikutnya, atau mengajukan restitusi pajak. 1. Mengkompensasikan PPN Lebih Bayar Jika PKP kelebihan membayar PPN, PKP bisa mengambil opsi mengkompensasikan PPN lebih bayar yang terjadi di satu masa pajak ke masa pajak berikutnya. Artinya, PPN lebih bayar yang dimaksud dapat dijadikan pengurang pada masa pajak berikutnya. Apabila PKP pada masa pajak berikutnya mengalami kondisi PPN kurang bayar, maka PPN lebih bayar yang terjadi di masa pajak sebelumnya bisa menjadi pengurang. Alhasil, ini bisa mengurangi kondisi PPN kurang bayar menjadi seimbang. Ada kalanya ketika PPN lebih bayar dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, PKP tetap dalam kondisi kelebihan bayar PPN. Namun, ini tidak menjadi masalah. Sebab, opsi kompensasi PPN lebih bayar ini tidak mengenal batas maksimal. Artinya, PPN lebih bayar bisa terus dikompensasi di setiap masa pajak. Ini karena kompensasi PPN lebih bayar tidak memiliki batas waktu, alias bisa terus dikompensasikan ke masa-masa pajak berikutnya. Berbeda dengan SPT Pajak Penghasilan PPh yang masa berlakunya adalah satu tahun, PPN terus bergulir per bulan, tidak terbatas pada tahun. Sehingga, jika PKP memilih cara kompensasi untuk PPN lebih bayar, maka kelebihan bayar tersebut bisa dikompensasikan ke bulan-bulan berikutnya. Contohnya, pada masa pajak Agustus 2022 PKP memiliki PPN lebih bayar sebesar Rp 10 juta, maka ketika opsi kompensasi atas PPN lebih bayar diambil, maka maka kelebihannya tersebut akan dijadikan pengurang pada SPT masa PPN September 2022. Ketika PPN lebih bayar tersebut dijadikan pengurang pada SPT masa PPN September 2022 dan masih ada PPN lebih bayar, maka PPN lebih bayar tersebut bisa kembali dikompensasikan ke SPT masa PPN Oktober 2022. 2. Mengajukan Restitusi PPN Lebih Bayar Selain mengkompensasikan PPN lebih bayar ke masa pajak berikutnya, PKP bisa juga melakukan restitusi atau pengajuan pengembalian atas PPN lebih bayar. Restitusi PPN lebih bayar bisa diajukan jika jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang atau PKP melakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Namun, dengan catatan PKP tidak memiliki utang pajak lainnya. Restitusi PPN lebih bayar hanya bisa dilakukan pada saat akhir periode tahunan. Artinya, restitusi atas PPN lebih bayar hanya bisa dilakukan saat bulan Desember. Namun, ada pengecualian untuk beberapa kategori PKP sehingga bisa mengajukan pengembalian atau restitusi PPN lebih bayar di setiap masa pajak. Kategori PKP yang bisa mengajukan restitusi PPN lebih bayar setiap masa pajak diatur dalam Pasal 9 Ayat 4B Undang-Undang UU Nomor 42 Tahun 2009 atau UU PPN. Kategori PKP yang tertera dalam Pasal 9 Ayat 4B tersebut, antara lain PKP yang melakukan ekspor BKP berwujud. PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN. PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya tidak dipungut. PKP yang melakukan ekspor BKP tidak berwujud. PKP yang melakukan ekspor JKP. PKP dalam tahap belum berproduksi. Restitusi PPN lebih bayar dilakukan oleh PKP dengan cara mengajukan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak DJP. Pengajuannya dengan cara mengisi kolom "Pengembalian Pendahuluan" dalam SPT masa pajak PPN. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pajak DJP akan melakukan pemeriksaan formal dan pemeriksaan lanjutan, sebelum akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak SKPPKP. Tata Cara Restitusi PPN Lebih Bayar Seperti telah disebutkan, wajib pajak badan melakukan pelaporan melalui SPT Masa PPN langsung di KPP atau e-Filing, dengan perhitungan yang sesuai. Jika ditemukan PPN lebih bayar, maka wajib pajak dapat mengajukan restitusi, dengan tahapan sebagai berikut Wajib pajak mengajukan permohonan restitusi, dengan cara mengisi kolom Pengembalian Pendahuluan dalam pelaporan SPT Masa PPN. Wajib pajak akan menerima SKPPKP, yang akan dikeluarkan setelah dilakukannya pemeriksaan oleh DJP. Wajib pajak akan menerima SKPPKP, yang akan dikeluarkan setelah dilakukannya pemeriksaan oleh DJP. Proses sampai wajib pajak mendapatkan SKPPKP adalah satu bulan. Wajib pajak menyampaikan rekening dalam negeri atas nama pribadi ke KPP dengan atau tanpa surat dari Kantor Pajak. DJP akan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak SPMKP dan wajib pajak akan menerima salinannya. Kelebihan pajak ditransfer melalui nomor rekening yang telah disampaikan wajib pajak. Proses mulai dari SKPPKP diterbitkan, hingga wajib pajak mendapatkan SPMKP dan mendapatkan transfer dana adalah 30 hari. Demikianlah ulasan mengenai PPN lebih bayar, dari penyebab terjadinya, hingga cara mengatasinya dengan mengkompensasikannya ke masa pajak berikutnya, serta mengajukan restitusi.

pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran